Pekan Ini, Keputusan Prabowo Soal Empat Pulau Aceh-Sumut Diumumkan

Latar Belakang Polemik Empat Pulau

Polemik mengenai status empat pulau di perairan perbatasan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara kembali mencuat. Keempat pulau tersebut—Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek—sebelumnya merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Aceh Singkil. Namun, melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kemendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang ditandatangani pada 25 April 2025, status administratif keempat pulau tersebut dialihkan ke Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keputusan ini memicu protes keras dari berbagai pihak di Aceh yang merasa wilayah mereka diganggu tanpa proses yang transparan.

Reaksi Pemerintah Aceh dan Masyarakat

Pemerintah Aceh menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan perubahan status administratif keempat pulau tersebut. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh, Syakir, menyatakan bahwa proses verifikasi dan koordinasi telah dilakukan sejak sebelum tahun 2022. Dokumen-dokumen pendukung, seperti peta kesepakatan antara Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara yang disaksikan oleh Menteri Dalam Negeri pada tahun 1992, telah diserahkan sebagai bukti bahwa keempat pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Aceh. Selain itu, masyarakat Aceh juga menunjukkan penolakan terhadap keputusan tersebut melalui berbagai aksi dan deklarasi, menegaskan bahwa keempat pulau adalah milik Aceh dan menuntut agar keputusan tersebut ditinjau ulang.

Langkah Presiden Prabowo

Menanggapi polemik yang berkembang, Presiden Prabowo Subianto mengambil alih persoalan ini dan berjanji akan mengumumkan keputusannya pada pekan ini. Keputusan Presiden ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan menyelesaikan sengketa wilayah yang telah berlangsung lama antara Aceh dan Sumatera Utara. Pihak-pihak terkait diharapkan dapat menunggu hasil keputusan tersebut untuk mencari solusi terbaik demi menjaga stabilitas politik dan sosial di kawasan tersebut.